Jokowi Teken Perpres Tunjangan Pegawai KPK dari Rp350 Ribu hingga Rp35 Juta

Berita339 Dilihat

Jumat, 18 Agustus 2023 – 17:44 WIB

Jakarta –  Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2023 tentang Tunjangan Khusus bagi pegawai di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga :

Pidanakan Ibu Mertua dan Kakak Ipar hingga Masuk Bui, Menantu: Harga Diri Sudah Diinjak-injak

Jokowi menandatangani Perpres itu pada 14 Agustus 2024, di mana nominal tunjangan khusus per kelas jabatan minimumnya Rp350.000 dan maksimumnya hingga Rp35 juta.

Dalam Pasal 1 beleid tersebut, dijelaskan bahwa tunjangan khusus dapat diberikan kepada pegawai di lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dialihkan menjadi aparatur sipil negara dan yang mengalami penurunan penghasilan, dibandingkan dengan penghasilan yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang mengatur mengenai sistem manajemen sumber daya manusia Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga :

Ancang-ancang Edy Rahmayadi Maju Lagi di Pilgub Sumut 2024: Emang Aku Menyiapkan Diri

“Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diberikan setiap bulan sebesar selisih antara penghasilan bulanan yang diterima oleh pegawai di lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai aparatur sipil negara yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan/beras, uang makan, tunjangan kinerja dengan penghasilan pegawai di lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tulis Perpres 51/2023 dikutip pada Jumat, 18 Agustus 2023.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem manajemen sumber daya manusia Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang meliputi gaji, insentif tetap bulanan, insentif tidak tetap bulanan, insentif tetap tahunan yang dibagi 12 (dua belas) bulan,” lanjut keterangan tersebut.

Baca Juga :

KPK Periksa Direktur Basarnas terkait Dugaan Korupsi Truk Angkut Personel

Baca Juga  KPU Siap Hadapi Proses Peradilan Buntut Pengaduan Bawaslu ke DKPP
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia / KPK RI

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia / KPK RI

Pasal 2 Ayat (1), berbunyi pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 juga berlaku untuk seluruh pegawai, termasuk pegawai negeri sipil pada jabatan fungsional jaksa, pegawai negeri sipil pada jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mendapatkan keputusan melaksanakan tugas di Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Presiden atau pejabat pembina kepegawaian di lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini.

Halaman Selanjutnya

“Penetapan besaran tunjangan khusus untuk setiap pegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian di lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri yang urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara,” lanjutnya.

img_title



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *